Jakarta, 18 november – pada tanggal 30 september 2013 Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa menadatangani Perjanjian Kemitraan tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Sektor Kehutanan atau yang di kenal sebagai Forest Law Enforcement, Govemance, and Trade Voluntary Partnership Agreement ( FLEGT VPA). Perjanjian VPA merupakan upaya bersama untuk menghentikan penggundulan dan kerusakan hutan melalui perbaikan tata kelola, penegakan hukum, dan  pengelolaan hutan lestari. Salah satu komponen dari VPA adalah memastikan produk kayu yang di perdagangkan dan masuk Uni Eropa adalah kayu legal dan di hasilkan dari hutan yang di kelola secara lestari. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Lingkungan hidup dan Kehutanan telah mengembangkan dan meberlakukan kebijakan Sistem Verifikasi Legal Kayu (SVLK) sebagai sistem mendatori sebagai unit manajemen dan unit usaha serta industri hasil hutan. Dengan SVLK di harapkan rantai peredaraan kayu-kayu dapat di putus dan para pengelola hutan dan pelaku industri kehutanan lebih tertib lagi dalam pengelolaan hutan dan insdustrinya.



Untuk membahas dinamika terkini kebijakan dan implementasi SVLK, Kemitraan bekerja sama dengan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menyelengarakan seminar kebijakan dan implementasi SVLK di Indonesia, 18 November 2015 di Balai Kartika Jakarta, menghadirkan beberapa narasumber antara lain Professor Hariadi  Kartodiharjo dan Dewan Kehutanan Nasional, Dr Agus Justianto,Staf Ahli Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bupati Jombang, dan perwakilan Uni Eropa. Sejak tahun 2011 Kemitraan (Partnership for Govermance Reform) dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dengan dukungan Uni Eropa melaksanakna program penguatan Pemerintah dan Non Pemerintah dalalm Persiapan, Negosiasi dan Pelaksanaan FLEGT-VPA di Indonesia. Program ini di arahkan untuk mendukung kebijkan penguatan kapasitas, pemantauan independen, dan pemenuhan sertifikasi bagi kalangan swasta khususnya Insustri Kecil Menengah (IKM).



Monica Tanuhandaru, Direktur Eksekutif Kemitraan mengatakan bahwa penerapan secara penuh SVLK adalah sebuah keniscayaan. Semua pihak di harapkan dapat mendukung. Upaya –upaya untuk menunda bahkan membatalkan penerapan SVLK merupakan langkah mundur dan justru kontraprodktif dengan semangat perbaikan tata kelola kehutanan. Kemitraan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Jombang, para pelaku industri di wilayah tersebut dan kalangan masyarakat sipil telah bersama-sama mengimplementasikan SVLK. Selama berjalanya program sebanyak 16 industri kayu di Jombang dan 142 industri kecil menengnah di Klaten telah lulus mendapatkan sertifikat SVLK.


Giovanni Serritella, perwakilan delegasi Uni Eropa dalam kata sambutannya mengemukakan SVLK telah terbukti menjadi mekanisme yang sangat sukses untuk mencapai tujuan FLEGT-VPA, Uni Eropa memuji Indonesia atau upaya dan komitmen ke arah ini yang di lakukan terus-menerus. Peran program “ Penguatan aktor negara dan non-negara dalam persiapan, negosiasi dan pelaksanaan FLEGT VPA”  dilaksanakan oleh kemitraan sangat signifikan dalam konteks ini sebagai pelaksanaan proyek melalui struktur yang ada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang memiliki kepemilikan, memastikan keberlanjutan hasil proyek melalui penyesuaian kebijakan dan peraturan di tingkat pemerintahaan nasional dan daerah.



Bupati Jombang H.Nyono Suharli Wihandoko yang hadir di acara seminar ini mengatakan bahawa Kabupaten Jombang telah melakukan berbagai inovasi untuk mendukung pecepatan pelaksanaan SVLK di tingkat kabupaten antara lain dengan menerbitkan Peraturan Bupati, pembentukan kelompok kerja (Pokja) SVLK, dan pembentukan pusat informasi SVLK. Selain di Jombang, inovasi pelaksanaan SVLK juga dilakukan di Kabupaten Klaten. Wahyu Hariadi dari Bappeda Klaten mengatakan bahwa Kabupaten Klaten sebagai salah satu sentra industri furniture sangat mendukung penerapan SVLK. Pemerintah Kabupaten Klaten juga telah menerbitkan peraturan Bupati Klaten tentang percepatan pelaksanaan SVLK, dan sedang mendorong peraturan daerah tentang penggunaan produk-produk kayu bersertifikat legal.


Sementara itu Hariadi Kartodiharjo, Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional mengatakan bahwa penerapan SVLK merupakan langkah awal untuk menuju kelestarian hutan. SVLK memastikan prakondisi pengelolaan hutan lestari, seperti perbaikan manajemen pengelola hutan, tertib administrasi tata usaha kayu yang dapat menjamin bahwa kayu dan produk-produk dari kayu yang beredar berasal dari sumber yang legal. Dari sisi kebijakan Hariadi menekankan pentingnya mengangkat level peraturan SVLK dari peraturan Mentri menjadi Peraturan Presiden sehingga pelaksanaan SVLK lebih terkoordinasi baik antar Kementerian  terkait maupun antara pusat dan daerah.
 

Jl. Wolter Monginsidi No.3                       
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Indonesia
P: +6221 7279 9566
F: +6221 720 5260, 7204916d
www.kemitraan.or.id





Meika

Meika

Meika hadir untuk melengkapi pasarkayu.

Post A Comment:

0 comments:

Kolom ini, diperuntukan saling koresponden dan berbagai informasi. Mohon memberikan :

IDENTITAS YANG BISA DIHUBUNGI [ NO HP / EMAIL ]
( Jika tidak ada identitas, komentar akan dihapus )