JAKARTA - Pemerintah tengah mematangkan aturan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk-produk berbasis kayu yang diimpor setelah beberapa waktu lalu menerapkan sistem tersebut untuk ekspor produk serupa ke Uni Eropa.
"Sudah kita godok, tinggal dituangkan dalam ketentuan saja dan pada prinsipnya sudah mendapatkan persetujuan dari kementerian-kementerian lainnya," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi, di Jakarta.

Bachrul mengatakan, hal tersebut akan menjadi pekerjaan rumah pada awal tahun 2014 mendatang dan jika nantinya negara-negara seperti China, Norwegia dan Italia mengekspor produk-produk kayu harus menganut sistem tersebut.
"Semua negara yang akan mengekspor harus menerapkannya, jika tidak maka mereka tidak akan bisa mengekspor ke Indonesia," ujar Bachrul.
Ia menjelaskan, Indonesia harus memperkenalkan sistem verifikasi tersebut ke negara-negara lain, salah satunya melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) agar sistem yang baru dimiliki oleh Indonesia tersebut bisa diakui oleh negara-negara lain.
Menurut Bachrul, upaya penerapan SVLK untuk produk impor tersebut dikarenakan Indonesia juga mengharapkan negara lain mampu menerapkan sistem ramah lingkungan, mampu dilacak asal kayunya, dan juga dalam upaya menjaga bumi.
"Dan kita juga bisa mencegah penebangan liar, baik yang akan masuk ke Indonesia atau keluar," ujar Bachrul.
Selain itu, lanjut Bachrul, terkait dengan ekspor produk kayu asal Indonesia yang menerapkan SVLK untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) ada pertimbangan untuk dimundurkan penerapannya karena dinilai memiliki potensi kerugian sebesar satu miliar dolar Amerika Serikat.
(dat03/antara)

Sumber : http://bit.ly/1fWpaEA


Meika

Meika

Meika hadir untuk melengkapi pasarkayu.

Post A Comment:

0 comments:

Kolom ini, diperuntukan saling koresponden dan berbagai informasi. Mohon memberikan :

IDENTITAS YANG BISA DIHUBUNGI [ NO HP / EMAIL ]
( Jika tidak ada identitas, komentar akan dihapus )